Agung widodo
CILACAP - Sebuah proyek vital senilai Rp8.532.058.000, - tengah digarap di Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Cilacap. Proyek peningkatan jalan Gangrungmansis – Bulusari dan segmen pemeliharaan ini, yang didanai Dana Alokasi Desa (DAK) untuk tahun anggaran 2026, seharusnya menjadi angin segar bagi warga. Namun, di balik megahnya nilai kontrak dan harapan perbaikan infrastruktur, terkuak potret pelaksanaan kerja yang memprihatinkan, terutama terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, suasana kerja yang seharusnya mengutamakan keselamatan justru berbanding terbalik. Papan peringatan bertuliskan “Safety First – Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja” terpasang, namun tak diindahkan oleh para pekerja. Sebagian besar dari mereka terlihat tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, bahkan beberapa pekerja tampak tak menggunakan alas kaki sama sekali. Kondisi ini tentu saja mengundang keprihatinan dan pertanyaan serius mengenai penegakan standar K3.
Menanggapi temuan ini, Direktur CV. Birawa, penyedia jasa proyek, melalui video WhatsApp mengklaim telah menyediakan perlengkapan K3 bagi seluruh pekerjanya. Klaim ini, sayangnya, tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ketika dihadirkan bukti visual melalui video call WhatsApp berupa pekerja yang tidak menggunakan APD dan alas kaki, klaim tersebut semakin dipertanyakan.
Mufid, selaku konsultan pengawas dari CV. Cahaya Konsultan, memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. "Iya mas, barusan dah dikonfirmasi terkait APD suruh dilengkapi secepetnya. Itu tim baru untuk pasangan batu, kalo untuk tim yang dah jalan kaya gelar LPA dah pake mas, " ujarnya, Jumat (3/6/2026), mengindikasikan bahwa hanya sebagian tim yang telah tertib menggunakan APD.
Sementara itu, Tenaga Ahli bernama Dimas menekankan pentingnya kelengkapan APD bagi seluruh tenaga kerja di lapangan. "Nggih mas terkait untuk APD kita dah menekankan ke penyedia untuk tenaga yang bekerja dilapangan harus dilengkapi dengan APD selain untuk menerapkan K3 juga karena emang dah ada item nya, barusan kita dah menekankan lagi terkait kelengkapan nya untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri, " tuturnya, menegaskan kembali instruksi yang telah diberikan kepada penyedia jasa.
Terkait progres pekerjaan gelar LPA (Lapisan Pondasi Atas), Dimas menjelaskan bahwa pekerjaan masih terus berjalan dan kualitas material serta pengerjaan selalu dipantau agar sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta spesifikasi yang telah ditentukan. Uji sandcone akan dilakukan untuk memastikan tingkat kepadatan LPA sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Namun, lagi-lagi, temuan di lapangan mengungkap fakta yang berbeda. Media menemukan bahwa gelar LPA dilakukan di area yang masih terdapat lumpur dan genangan air, padahal seharusnya lokasi tersebut steril sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam proses pengerjaan yang berpotensi mengurangi kualitas hasil akhir proyek.
Dimas menambahkan bahwa panjang ruas jalan yang dikerjakan mencapai hampir 3000 meter, sehingga posisi pengawas harus terus bergerak dan memantau secara bergantian. Kendati demikian, hal ini tidak seharusnya menjadi alasan bagi terabaikannya standar K3.
Proyek yang diharapkan dapat meningkatkan sistem drainase, mengurangi risiko genangan air, serta mendukung kenyamanan masyarakat Gandrungmangu ini, kini diselimuti catatan penting terkait penerapan standar keamanan. Pelaksanaan kerja tanpa K3 pada tim baru menjadi sorotan utama yang menuntut perhatian serius agar proyek berjalan aman dan sesuai peraturan.
Lebih jauh, muncul dugaan bahwa proyek ini terkait dengan jaringan 'kroni' Bupati Cilacap yang sebelumnya terseret kasus pemerasan di KPK. Informasi ini, jika benar, menambah daftar panjang potensi masalah yang mengintai proyek senilai miliaran rupiah ini.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, yang sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan proses hukum di KPK, belum mendapatkan respons melalui pesan WhatsApp. (PERS)
Updates. 
